SM KARTO SUWIRYO: Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo lahir sesudah datangnya masa redup bagi kejayaan feodal suku-suku bangsa kita serta sesudah berangsur pudarnya heroisme Islam bersenjata melawan penjajahan Belanda.

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo lahir sesudah datangnya masa redup bagi kejayaan feodal suku-suku bangsa kita serta sesudah berangsur pudarnya heroisme Islam bersenjata melawan penjajahan Belanda.

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo lahir sesudah datangnya masa redup bagi kejayaan feodal suku-suku bangsa kita serta sesudah berangsur pudarnya heroisme Islam bersenjata melawan penjajahan Belanda. Tetapi bersamaan dengan itu tumbuh dan tersusunlah rasa persatuan kebangsaan Indonesia yang berjalin dengan kesumat anti-penjajahan, dan yang kemudian berkembang menjadi bersifat nasional. Proses bangkit dan berangsur tersusunnya rasa persatuan kebangsaan tersebut didasarkan atas semangat anti-penjajahan yang dahulu selalu berwatak bersenjata. Meninggalkan watak lamanya kemudian menemukan bentuknya yang baru, yaitu dengan melalui organisasi-organisasi moderen, lahirlah antara lain serikat-serikat buruh – seperti Sarikat Buruh Pegadaian, Sarikat Buruh Gula, Sarikat Buruh Kereta Api dan lain-lain. Dan yang selanjutnya segera pula menemukan ungkapan ideologinya, yaitu dengan lahirnya Budi Utomo (1908), Sarikat Dagang Islam (1905) dan Sarikat Islam (1911), Indische Partij (1912) dan lain-lain. Tetapi periode mula kebangkitan nasional ini tidak hanya terdiri dari lahirnya organisasi-organisasi buruh, intelektual, golongan menengah dan massa Islam. Periode ini diasuh dan digembleng pula sesungguhnya oleh massa antara Tanam Paksa sampai dengan kebangkitan nasional. Setiap tahun dalam masa itu selalu saja terjadi pemberontakan dan perlawanan bersenjata dari rakyat tani.[3] Ketika itu Islam masih merupakan apinya ideologi anti-penjajahan.

Perang sukubangsa-sukubangsa kita melawan penjajahan tersebut telah menitiskan suatu kearifan baru bagi Indonesia, yaitu “persatuan nasional”. Islam pun menyadari hal itu dengan haq ‘ulyakin, sehingga ketika Sarikat Islam, baik yang Tirto Adhisuryo maupun yang HOS Cokroaminoto, bangkit sebagai kekuatan politik, ia langsung mengemban semangat persatuan nasional itu. Sudah dari dasarnya persatuan nasional hanya tumbuh pada lahan-lahan anti-penjajahan dan pro-kemerdekaan. Dan karena kedua hal tersebut bersifat kardinal bagi kehidupan bangsa ini, maka persatuan nasional pun menjadi demokratis wataknya.

Pada bulan Agustus 1945 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Kartosuwiryo yang disertai tentara Hizbullah berada di Jakarta. Dia juga telah mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana: kinilah saatnya rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Tetapi proklamasinya ditarik kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada Republik dan menerima dasar “sekuler”-nya.

Namun sejak kemerdekaan RI diproklamasikan (17 Agustus 1945), kaum nasionalis sekulerlah yang memegang tampuk kekuasaan negara dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan modern yang sekuler. Semenjak itu kalangan nasionalis Islam tersingkir secara sistematis dan hingga akhir 70-an kalangan Islam berada di luar negara. Dari sinilah dimulainya pertentangan serius antara kalangan Islam dan kaum nasionalis sekuler. Karena kaum nasionalis sekuler mulai secara efektif memegang kekuasaan negara, maka pertentangan ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai pertentangan antara Islam dan negara.

Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian Renville antara pemerintah Republik dengan Belanda. Di mana pada perjanjian tersebut berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi Republik. Tempat-tempat penting yang strategis bagi pasukannya di daerah-daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus ditarik mundur –atau “kabur” dalam istilah orang-orang DI– ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini, Tentara Republik resmi dalam Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan-ketentuannya. Soekarno menyebut “kaburnya” TNI ini dengan memakai istilah Islam, “hijrah”. Dengan sebutan ini dia menipu jutaan rakyat Muslim. Namun berbeda dengan pasukan gerilyawan Hizbullah dan Sabilillah, bagian yang cukup besar dari kedua organisasi gerilya Jawa Barat, menolak untuk mematuhinya. Hizbullah dan Sabilillah lebih tahu apa makna “hijrah” itu.

Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besar-besaran. Pada saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan, maka ketika itu terjadilah sebuah proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri al-Jumhuriyah Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai ad-Daulatul Islamiyah atau Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai DI/TII. DI/TII di dalam sejarah Indonesia sering disebut para pengamat yang fobi dengan Negara Islam sebagai “Islam muncul dalam wajah yang tegang.” Bahkan, peristiwa ini dimanipulasi sebagai sebuah “pemberontakan”. Kalaupun peristiwa ini disebut sebagai sebuah “pemberontakan”, maka ia bukanlah sebuah pemberontakan biasa. Ia merupakan sebuah perjuangan suci anti-kezhaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke-20 ini. “Pemberontakan” bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan “pemberontakan” yang muncul karena sakit hati atau kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah “cita-cita”, sebuah “mimpi” yang diilhami oleh ajaran-ajaran Islam yang lurus.

Akhirnya, perjuangan panjang Kartosuwiryo selama 13 tahun pupus setelah Kartosoewirjo sendiri tertangkap. Pengadilan Mahadper, 16 Agustur l962, menyatakan bahwa perjuangan suci Kartosoewirjo dalam menegakkan Negara Islam Indonesia itu adalah sebuah “pemberontakan”. Hukuman mati kemudian diberikan kepada mujahid Kartosuwiryo

Tentang kisah wafatnya Kartosoewirjo, ternyata Soekarno dan A.H. Nasution cukup menyadari bahwa Kartosoewirjo adalah tokoh besar yang bahkan jika wafat pun akan terus dirindukan umat. Maka mereka dengan segala konspirasinya, didukung Umar Wirahadikusuma, berusaha menyembunyikan rencana jahat mereka ketika mengeksekusi Imam Negara Islam ini.

Sekali pun jasad beliau telah tiada dan berusaha dikubur jejaknya oleh pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, kini sejarah itu terkuak setelah Fadli Zon membeberkan sejarahnya melalui buku yang berjudul ‘Hari Terakhir Kartosoewirjo’.

Marijan. Begitu ia dipanggil ketika masih bocah. Tetapi ketika telah dewasa, di antara umur 40-60 tahun, Marijan lebih dikenal dengan nama Kartosuwiryo. Plus berbagai nama julukan. Ada kalanya, pada masa antara 1950 hingga 1962, koran-koran Indonesia menjulukinya dengan sebutan-sebutan: Gembong Darul Islam (DI), Kepala Gerombolan Tentara Islam Indonesia (TII). Di samping itu ia pun sering disebut sebagai Imam atau Presiden Negara Islam Indonesia (NII), sebuah “negara” yang juga berbentuk republik, Al Jumhuriah.

Sebagai nama, kata “marijan” tidak terasa melantunkan nada kepriyayian, walaupun Marijan adalah anak seorang priyayi Jawa. Ia yang lahir di wilayah bekas kerajaan Islam-Jawa yang pertama, yaitu Demak yang tersohor itu, nama Marijan tidak mengandung sapuan nama-nama Islam atau Arab.

Marijan memang anak Jawa. Anak seorang priyayi Jawa yang bernama Kartosuwiryo, pegawai Gubernemen Hindia Belanda dengan jabatan Mantri Candu di Rembang, Jawa Tengah. Nama Marijan kemudian diperpanjang dan berkembang menjadi Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Sejak kapan ditambahkan kata Sekarmaji itu tidaklah begitu jelas. Tetapi tambahan kata itu serasa mengibaskan suatu citra dan angan. Suatu idealisme.

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo dikenal lahir pada 7 Februari 1905 di Cepu. Ia dikabarkan telah meninggal dunia, ditembak mati oleh suatu regu tembak Republik Indonesia sekitar tanggal 12 September 1962, di sebuah pulau di teluk Jakarta. Demikianlah berita resmi yang disiarkan ketika ia tidak hadir pada sidang MAHADPER yang mengadili perkara “Peristiwa Idhul Adha”.